Strategi Penanganan Bencana, KPPPA Prioritaskan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak

Jakarta, jogjaviews.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperkuat strategi penanganan dampak bencana di tiga provinsi di Indonesia dengan menitikberatkan pada perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan keamanan di pengungsian, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan pascabencana.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)di tingkat provinsi serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

“Koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, sejak masa tanggap darurat hingga pascabencana,” ujar Arifah saat berbincang dengan media di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Berdasarkan hasil peninjauan langsung di lokasi terdampak, KPPPA menemukan banyak ibu yang mengalami guncangan psikologis berat akibat kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Oleh karena itu, pendekatan psikososial menjadi salah satu intervensi awal yang diberikan kepada para pengungsi.

Selain pendampingan psikologis, KPPPA juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar yang kerap terabaikan dalam situasi darurat, seperti susu, popok bayi, dan pakaian dalam perempuan. Arifah menjelaskan, sebagian besar pengungsi datang ke posko hanya dengan pakaian yang melekat di badan saat menyelamatkan diri dari bencana.

“Rata-rata warga datang ke pengungsian tanpa membawa perlengkapan apa pun. Karena itu, bantuan kami salurkan dalam bentuk dana agar lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Penyaluran bantuan tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pengiriman logistik menggunakan kapal hasil kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke wilayah terdampak bencana di tiga provinsi.

KPPPA juga mengapresiasi langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kini menyediakan data terpilah secara lebih komprehensif. Data tersebut tidak hanya memuat jumlah pengungsi laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup lansia dan ibu hamil, sehingga intervensi bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

Untuk menjamin keselamatan dan mencegah risiko kekerasan maupun kerentanan lanjutan di pengungsian, sejumlah strategi diterapkan, antara lain penyediaan tenda pengungsian berbasis keluarga serta pemisahan fasilitas toilet antara laki-laki dan perempuan. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan ruang yang aman dan bermartabat bagi perempuan dan anak.

Memasuki fase pascabencana, KPPPA memberi perhatian khusus pada penguatan ekonomi perempuan, terutama perempuan kepala keluarga yang terdampak banjir dan tanah longsor. Berbagai pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi disiapkan agar perempuan dapat bangkit dan mandiri secara ekonomi.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi. Perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana membutuhkan kerja bersama, tidak hanya bantuan materi, tetapi juga dukungan, informasi, dan penguatan kapasitas,” tegas Arifah.

Sumber: infopublik.id