Indonesia Tegaskan Posisi Strategis di G20, Dorong Pertumbuhan Global yang Inklusif

Denpasar, jogjaviews.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2025 resmi digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November. Agenda tahun ini menjadi penutup siklus pertama perputaran presidensi G20, dengan fokus merumuskan arah kerja sama global di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan.

Indonesia mengirimkan delegasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Keduanya hadir memastikan prioritas nasional terus terakomodasi di tingkat global, termasuk isu inklusivitas ekonomi, ketahanan iklim, dan transformasi digital.

Sepanjang 2025, Afrika Selatan sebagai presidensi telah menggelar berbagai pertemuan tingkat working group, task force, hingga tingkat Menteri. Pada Pertemuan Sherpa ke-4 menjelang KTT, diskusi menjadi krusial karena mayoritas pertemuan tingkat Menteri hanya menghasilkan Chair’s Summary, bukan deklarasi bersama—menandakan adanya perbedaan sikap antarnegara G20.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, sekaligus Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi menegaskan bahwa dinamika negosiasi tahun ini cukup signifikan. Puluhan paragraf dalam draf Johannesburg Leaders’ Declaration mencakup isu strategis, mulai dari ketahanan bencana, keberlanjutan utang negara berpendapatan rendah, hingga mobilisasi pendanaan transisi energi yang adil. Isu tata kelola data dan Artificial Intelligence (AI) turut menjadi fokus pembahasan.

Dalam sesi utama KTT, Indonesia menyampaikan intervensi pada tiga topik besar: pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mitigasi risiko iklim dan pangan, serta masa depan ekonomi yang adil bagi semua. Melalui forum ini, Indonesia menekankan pentingnya mekanisme kerja sama yang tidak hanya berpihak pada negara maju, tetapi juga memperkuat posisi negara berkembang dalam rantai nilai global.

Di dalam negeri, pemerintah terus mendorong penguatan iklim investasi melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepastian dan transparansi bagi pelaku usaha, sekaligus mendukung daya saing nasional di kancah internasional.

“Selain menutup siklus kepemimpinan pertama G20, momentum ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjembatani kepentingan negara berkembang. Kami ingin Leaders’ Declaration G20 menghadirkan solusi nyata, mendorong pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan kebijakan perizinan usaha kita mendukung daya saing investasi,” ujar Deputi Edi.

Partisipasi aktif Indonesia dalam G20 terus menjadi landasan penting bagi diplomasi ekonomi nasional, dengan harapan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain strategis dalam tata kelola ekonomi dunia yang semakin kompleks.

Sumber: infopublik.id