Dirjen Bina Adwil Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Aceh–Sumut, Perintahkan Respons Cepat

Jogjaviews.com – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, memimpin tim untuk meninjau wilayah terdampak banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Rabu (26/11/2025). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri agar penanganan bencana berlangsung cepat dan terukur.

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak Senin (24/11/2025) berdampak pada empat kecamatan di Kota Sibolga dan 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hujan deras yang berlangsung dua hari berturut-turut memicu longsor beruntun, menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Sejumlah titik di Aceh juga mengalami kondisi serupa.

“Banjir yang disusul longsor terjadi di enam titik. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk memimpin langsung tim ke lokasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” kata Safrizal dalam keterangan resmi.

Hingga Selasa siang (25/11/2025), proses evakuasi terus dilakukan. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, dan Damkar telah dikerahkan untuk membantu warga terdampak. Safrizal mengatakan pemerintah pusat segera membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara untuk mempercepat distribusi logistik menggunakan jalur udara, mengingat akses darat terputus total. Bantuan berupa tenda darurat juga menjadi prioritas.

Upaya ini sejalan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi yang diterbitkan pada 18 November 2025. Pasca surat tersebut, Konsolidasi kesiapsiagaan dilakukan pada 21 November melalui rapat virtual bersama BPBD, Satpol PP, Damkar, dan pemangku kepentingan daerah di seluruh Indonesia.

Safrizal menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada risiko tinggi bencana hidrometeorologi. Cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, dan kerentanan wilayah harus diantisipasi melalui langkah kesiapsiagaan yang terukur.

“Pemerintah daerah harus memastikan seluruh unsur dalam kondisi siap. Momentum respon pertama itu penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh daerah melakukan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi dengan melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, TNI-Polri, relawan, serta unsur terkait lainnya. Apel ini penting untuk mengecek kesiapan personel, peralatan, dan logistik agar penanganan bencana berjalan optimal.

Sumber: infopublik.id