Pemkot Yogyakarta akan kembangkan Kios Segoro Amarto di tingkat kelurahan mulai 2026 untuk jaga harga pangan sesuai HET dan kendalikan inflasi. foto: warta.jogjakota.go.idYogyakarta, jogjaviews.com – Pemerintah Kota Yogyakarta akan memperluas jangkauan Kios Segoro Amarto ke tingkat kelurahan mulai 2026. Program ini bertujuan menjaga kestabilan harga pangan di masyarakat sekaligus menjadi strategi pengendalian inflasi daerah.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, Kios Segoro Amarto yang selama ini hadir di pasar-pasar rakyat akan diperbanyak hingga ke wilayah kelurahan agar lebih mudah dijangkau warga.
“Rencana kami Kios Segoro Amarto tidak hanya di pasar, tetapi juga bisa dimasukkan di masing-masing kelurahan,” kata Hasto dalam Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) TPID se-DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, Selasa (11/11/2025).
Menurut Hasto, pada tahap awal pengembangan, Pemkot Yogyakarta akan menyiapkan 14 titik di tingkat kemantren sebagai percontohan sebelum diperluas ke 45 kelurahan di seluruh kota. Ia juga telah meminta OPD terkait untuk mengalokasikan anggaran pengembangannya pada 2026.
Hasto menjelaskan, tidak semua warga bisa menjangkau pasar rakyat yang telah memiliki Kios Segoro Amarto. Karena itu, kehadiran kios di tingkat kelurahan diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pangan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Lebih baik kiosnya dekat dengan masyarakat, didistribusi ke beberapa titik di kelurahan,” jelasnya.
Selain menjaga stabilitas harga, Kios Segoro Amarto juga diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi warga. Hasto mencontohkan, pedagang kecil bisa memanfaatkan kios ini untuk membuka usaha mirip e-warung, bahkan bisa dikelola oleh Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.
“Kios ini bersubsidi. Yang punya kios tetap untung, masyarakat juga diuntungkan karena harga sesuai HET. Pedagang tetap diberi margin,” imbuhnya.
Langkah pengendalian inflasi ini turut didukung kerja sama antar daerah, seperti dengan Kabupaten Sleman untuk pasokan beras dan cabai, serta inisiatif Warung Mrantasi (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi).
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan agar semua pihak tetap waspada menjelang Natal dan Tahun Baru, saat tekanan inflasi biasanya meningkat akibat lonjakan permintaan dan menurunnya pasokan.
“Forum ini bukan hanya ajang koordinasi, tapi wadah memperkuat ekosistem kolaboratif antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Kita ingin inflasi terkendali dengan cara berkeadilan: harga stabil, petani sejahtera,” ujar Sultan.
Sri Sultan juga menekankan pentingnya memperkuat BUMD, memperluas akses kredit pertanian, dan mempercepat hilirisasi serta digitalisasi pangan untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menambahkan bahwa inflasi DIY per Oktober 2025 tercatat 2,90% (year-on-year) dan 0,42% (month-to-month). Meskipun terkendali, antisipasi tetap diperlukan menghadapi potensi kenaikan harga jelang libur akhir tahun.
“Pemantauan pasokan dan stabilisasi harga komoditas utama harus diperkuat. Peran BUMD sebagai offtaker juga penting agar distribusi pangan tetap lancar,” kata Sri Darmadi.
Sumber: warta.jogjakota.gi.id

