BPS menekankan pentingnya kesejahteraan remaja untuk mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Foto: infopublik.idJogjaviews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong penguatan kebijakan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan remaja sebagai fondasi utama dalam mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut dinilai krusial agar kualitas sumber daya manusia masa depan dapat tumbuh secara optimal dan berdaya saing.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Nurma Midayanti, menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PIK Remaja 2025 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Berdasarkan data BPS, sekitar satu dari 20 remaja Indonesia atau setara 2,45 juta orang mengalami gangguan emosional dalam satu tahun terakhir. Selain itu, sebanyak 21 persen remaja usia 13–17 tahun mengaku sering atau selalu merasa sedih, tertekan, putus asa, atau kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari.
Kondisi tersebut lebih banyak dialami oleh remaja perempuan, yakni sebesar 29,8 persen, dibandingkan remaja laki-laki yang mencapai 12,3 persen. Menurut Nurma, data ini menjadi sinyal kuat perlunya penguatan sistem dukungan kesehatan mental bagi remaja.
“Tantangan utama bukan hanya pada besarnya angka, tetapi juga keberanian remaja untuk mencari bantuan,” ujar Nurma. Ia menyebutkan, sebanyak 57 persen remaja masih merasa takut atau malu mengungkapkan persoalan kesehatan mental, sementara hanya 38,2 persen yang memanfaatkan layanan konseling di sekolah.
Selain kesehatan mental, kesejahteraan remaja juga dipengaruhi kondisi sosial ekonomi. BPS mencatat sekitar 10,5 persen remaja berasal dari rumah tangga miskin, dan 15,6 persen remaja miskin hidup dengan disabilitas. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus agar mereka tetap memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara setara.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan remaja harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan pendekatan yang tepat, bonus demografi justru dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional,” tegas Nurma.
Sebagai langkah strategis, BPS merumuskan lima arah penguatan pembangunan remaja. Pertama, penguatan data terpilah berdasarkan gender dan usia, termasuk kesepakatan nasional mengenai batasan usia remaja agar kebijakan lebih akurat dan tepat sasaran.
Kedua, integrasi perspektif kesetaraan gender dalam seluruh siklus program pembangunan remaja. Ketiga, perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, terutama di wilayah tertinggal, dengan memperhatikan kebutuhan remaja perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Keempat, penguatan pendekatan multisektor untuk menangani isu kompleks remaja seperti perundungan, perkawinan usia anak, kekerasan berbasis gender, dan perilaku berisiko melalui peran aktif sekolah, keluarga, dan komunitas. Kelima, pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan remaja melalui pendidikan vokasi, literasi digital, serta kewirausahaan sosial.
Melalui Rakornas PIK Remaja 2025, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor agar kebijakan pembangunan remaja dapat hadir secara nyata dalam melindungi, memberdayakan, dan mempersiapkan generasi muda yang sehat mental, inklusif, dan siap mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber: infopublik.id

